by

Berikut alur penanganan pelanggaran Pilkada 2020

bolmut.perdananews.com|Berikut ini alur penanganan pelanggaran Pilkada Sulawesi Utara (Sulut) 2020. Sebagaimana yang disampaikan Kadiv Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (HP3S) Moh Hasan Filabuya, Sabtu (19/9).

Menurut Filabuya, dalam masa pandemi Covid-19 saat ini, Panwaslu Kecamatan Bintauna mengkhawatirkan masyarakat yang butuh bantuan. Hubungannya dengan kebutuhan untuk meraup suara dalam kontestasi Pilkada, tentunya kondisi ini menjadi pertemuan 2 kepentingan.

Situasi dimana masing-masing kepentingan tersebut sangat berpotensi terjadi pelanggaran Politik Uang dan berbagai pelanggaran lain. Untuk itulah, penguatan di internal Panwaslu perlu untuk dimaksimalkan.

Baca juga: Panwaslu Kecamatan Bintauna Gelar Sosialisasi

Demikian juga dengan kontribusi partisipasi aktif masyarakat, dalam hal membantu mengawasi serta melaporkan berbagai indikasi pelanggaran Pilkada. Filabuya menjelaskan jenis pelanggaran dan alur penanganan pelanggaran Pilkada sebagaimana yang diatur dalam regulasi.



“Pelanggaran Pilkada ada empat jenis. palanggaran pidana pemilihan, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik penyelenggara, dan pelanggaran hukum lainnya” kata Kadiv HP3S Panwaslu Kecamatan Bintauna.

Lebih lanjut, Filabuya menjelaskan alur penanganan setiap pelanggaran tersebut. “dalam menerima laporan atau temuan tindak pidana pemilihan Panwas harus didampingi oleh penyidik dan jaksa yang tergabung dalam sentra Gakkumdu” terang Filabuya.

Filabuya menambahkan “Setelah laporan diterima Panwas, penyidik dan jaksa melakukan pembahasan pertama paling lama 1×24 jam sejak laporan diterima dan diregistrasi.

Pada pembahasan pertama, ketiga unsur sentra Gakkumdu membahas guna menentukan pasal yang akan disangkakan kepada terlapor.

Setelah pembahasan pertama, Panwas melakukan klarifikasi dan kajian, penyidik melakukan penyelidikan dan jaksa melakukan pendampingan (Waktunya 3+2 hari kalender).

Paling lambat 5 hari setelah laporan diregistrasi, tiga unsur sentra Gakkumdu melakukan pembahasan kedua untuk menentukan laporan memenuhi unsur tindak pidana pemilihan atau tidak, kata dia pula.

Panwas menyampaikan kajian dan penyidik menyampaikan hasil penyelidikan. Menurutnya, pada tahap pembahasan kedua inilah yang sering terjadi perdebatan/perbedaan persepsi dalam melihat keterpenuhan unsur, meskipun Panwas menyatakan memenuhi unsur jika penyidik dan jaksa berpendapat lain maka kasus tindak pidana pemilihan (TPP) tidak dapat diteruskan ke tahap penyidikan.

Kemudian, jika laporan/temuan dinyatakan memenuhi unsur, Panwas meneruskan ke penyidik untuk dilakukan penyidikan.

Penyidik tindak pidana pemilihan melakukan penyidikan paling lama 14 hari kerja terhitung sejak penerusan laporan/temuan yang diterima dari Pengawas Pemilihan”. Terang Filabuya.

Filabuya menjelaskan untuk pelanggaran administrasi pelanggaran terhadap tatacara, prosedur dan mekanisme tahapan Pilkada, akan ditanggani oleh KPU berdasarkan rekomendasi Bawaslu.

“Tugas kami melaporkan kepada Bawaslu, nanti Bawaslu yang akan rekomendasi. Selanjutnya menjadi kewajiban KPU untuk menindak lajuti rekomendasi tesebut” tegas Filabuya.

Untuk pelanggaran hukum lainnya yang merupakan peraturan yang diatur diluar Undang-Undang dirinya menjelaskan. “Terkait netralitas ASN dan Aparat Desa maka sudah diatur dalam Undang-undang. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2014. Peraturan pemerintah No. 42 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik ASN. Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN, yang pada poinnya menegaskan bahwa ASN dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis dalam kontestasi Pilkada”.

Yang terakhir mengenai pelanggaran kode etik penyelenggara, arah penanganannya diserahkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Terang alumni Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo ini.

Saat ditanyakan adakah perlindungan hukum bagi orang yang melaporkan dugaan pelanggaran. Filabuya menjamin kerahasiaan identitas pelapor 100%. Sehingga, memberikan rasa aman kepada pihak pelapor, untuk itulah dirinya sangat berharap untuk berani melaporkan apapun bentuk pelanggaran yang ditemui.

Comment

PERDANANEWS